**Banjir Samarinda Berulang, Abdul Rohim Desak PUPR Benahi Drainase Sebelum Musim Hujan**
**Saharakaltim.com, Samarinda –** Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta pemerintah kota mempercepat pembenahan drainase untuk mengantisipasi genangan yang berulang saat hujan. Salah satu titik yang menjadi perhatiannya adalah kawasan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, yang memiliki kolam retensi tetapi belum didukung saluran pembuangan akhir yang memadai.
Rohim mengatakan, air dari kolam retensi belum dapat dialirkan secara maksimal menuju sungai. Saluran yang direncanakan melewati Jalan PM Noor disebut masih mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah.
“Kolam retensi Sempaja sudah tersedia, tetapi saluran pembuangan akhirnya belum siap. Rencana alirannya melalui Jalan PM Noor menuju sungai, namun salurannya masih dangkal dan dipenuhi sampah,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).
Ia meminta Dinas PUPR Kota Samarinda segera melakukan pengerukan sekaligus mengevaluasi konstruksi dan elevasi saluran. Menurutnya, perbaikan tidak cukup hanya membersihkan sampah, tetapi juga harus memastikan kemiringan drainase mendukung aliran air menuju titik pembuangan akhir.
Dalam peninjauan di sejumlah titik rawan genangan, Rohim menyebut Komisi III menemukan persoalan serupa, mulai dari sedimentasi, sumbatan sampah, hingga konstruksi saluran yang menghambat aliran air.
“Masalah elevasi ini sering kami temukan. Seharusnya saluran menurun menuju sungai, tetapi justru ada bagian yang lebih tinggi sehingga air tertahan dan meluap ke jalan,” jelasnya.
**Normalisasi Drainase Jangan Menunggu Musim Hujan**
Rohim mendorong Pemkot Samarinda mengoptimalkan anggaran pemeliharaan untuk mempercepat normalisasi drainase. Pengerukan lumpur, pembersihan gorong-gorong, dan perbaikan konstruksi perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat kerawanan genangan.
Ia menilai kondisi kemarau dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan sebelum hujan lebih sering turun.
“Selagi masih kemarau, pekerjaan normalisasi harus dipercepat. Jangan sampai menunggu musim hujan karena pengerukan akan lebih sulit dan hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Rohim menyampaikan bahwa prakiraan cuaca yang diterimanya memperkirakan musim hujan di Kalimantan Timur mulai berlangsung pada November 2026, dengan potensi peningkatan curah hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Ia meminta pemerintah menyelesaikan pekerjaan prioritas sebelum periode tersebut.
**Alih Fungsi Daerah Resapan Jadi Perhatian**
Rohim menegaskan, penanganan banjir tidak boleh hanya berfokus pada saluran di kawasan perkotaan. Kondisi daerah hulu dan berkurangnya kawasan resapan air juga perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan limpasan air menuju wilayah yang lebih rendah.
Ia mendorong evaluasi terhadap perizinan pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan resapan. Sebagai salah satu opsi, ia mengusulkan moratorium pada kawasan yang membutuhkan perlindungan, berdasarkan kajian teknis dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah harus berani mengevaluasi pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan resapan. Kalau air dari hulu terus bertambah, perbaikan drainase di dalam kota tidak akan cukup,” katanya.
Menurut Rohim, penanganan banjir memerlukan langkah terintegrasi, termasuk pembenahan drainase, optimalisasi kolam retensi, dan perlindungan kawasan resapan. Ia berharap langkah tersebut menjadi bagian dari perencanaan pemerintah kota agar risiko genangan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
(adv/gby)
