**Saharakaltim.com, Samarinda –** Pembahasan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda kini memusatkan perhatian pada penyelarasan belanja daerah melalui pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pembahasan yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (23/7/2026), dilakukan setelah pembahasan mengenai pendapatan daerah sebelumnya dituntaskan. Kali ini, Banggar memastikan belanja yang dirancang pemerintah daerah benar-benar mampu menopang target pembangunan tahun depan.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengatakan, arah pembangunan 2027 menempatkan percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu fokus utama. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi alokasi anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami sedang menyelaraskan belanja agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027,” kata Abdul Rohim.
Ia menilai, sektor ekonomi harus memperoleh dukungan anggaran yang memadai agar berbagai program pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu menghasilkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
Banggar pun mencermati besaran anggaran yang dialokasikan kepada OPD, khususnya perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi. Penyelarasan tersebut dilakukan agar belanja APBD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Jangan sampai tema pembangunan ekonomi, tetapi belanjanya tidak mendukung target tersebut,” tegasnya.
Selain membedah sisi belanja, Banggar DPRD Samarinda menemukan adanya peluang peningkatan target pendapatan daerah. Dalam rancangan PPAS, pendapatan saat ini diproyeksikan sekitar Rp1,2 triliun. Namun, berdasarkan analisis terhadap potensi yang dimiliki daerah, angka tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan hingga sekitar Rp1,5 triliun.
Potensi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kapasitas pendapatan akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Kendati demikian, Abdul Rohim menekankan bahwa peningkatan belanja untuk mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh kehilangan prioritas hanya karena pemerintah sedang mendorong akselerasi ekonomi.
Ia berharap APBD 2027 nantinya mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan ekonomi daerah, keberlanjutan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Samarinda. **(adv/gby)**
