**Saharakaltim.com, Samarinda –** Penambahan kuota BBM dan pengawasan distribusi menjadi dua tuntutan utama Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, dalam menanggapi antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Tepian.
Deni menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperpanjang jam operasional SPBU. Menurutnya, ketersediaan pasokan harus menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya kebutuhan BBM di tengah pertumbuhan kendaraan bermotor.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengajukan kebutuhan kuota BBM, tetapi alokasi dari pemerintah pusat disebut belum sepenuhnya sesuai dengan pengajuan tersebut.
“Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, itu sudah mengajukan kuota-kuota itu tadi. Nah, memang dari Pusat ternyata kuota itu tidak sesuai yang kita ajukan,” kata Deni, Minggu (4/10/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut jumlah kendaraan bermotor di Samarinda telah menembus lebih dari 800 ribu unit. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan BBM agar pasokan dapat memenuhi permintaan masyarakat.
Deni mengusulkan tiga langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, penambahan kuota sesuai kebutuhan. Kedua, pengawasan distribusi yang lebih ketat, termasuk melalui mekanisme kupon atau sistem pengendalian yang dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ketiga, penambahan jam operasional SPBU dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan.
Ia secara khusus meminta pengawasan terhadap distribusi Pertalite dan Solar diperkuat untuk menekan potensi penyalahgunaan oleh pengetap maupun pihak yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi.
Bagi Deni, penambahan jam pelayanan tanpa diikuti ketersediaan pasokan yang cukup justru tidak akan menjawab persoalan mendasar.
“Kalau kita mengadakan sampai 24 jam tapi kalau kuota BBM-nya enggak ada, mau ngapain, apa yang mau kita isi, ya kan?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menyurati pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi yang membidangi minyak dan gas, untuk meminta evaluasi kuota BBM bagi Kalimantan Timur.
Deni berharap koordinasi lintas pemerintahan dan pengawasan distribusi dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pasokan. Dengan begitu, upaya mengurai antrean tidak hanya berfokus pada pelayanan di SPBU, tetapi juga menyentuh persoalan ketersediaan BBM dan ketepatan penyalurannya. **(adv/gby)**
