**Saharakaltim.com, Samarinda –** Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti usulan tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 kiloliter (KL) untuk 2026.
Menurut Helmi, keterbatasan pasokan membuat masyarakat harus mengantre lama untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas harian, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas ketika antrean kendaraan meluas hingga ke badan jalan.
“Antrean terjadi di banyak SPBU. Kami berharap tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 KL untuk 2026 segera direalisasikan agar masyarakat tidak terus dirugikan,” kata Helmi di sela Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Ia menilai kebutuhan BBM di Kaltim perlu mendapat perhatian seiring pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan, dan perkembangan aktivitas ekonomi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Helmi menyebut antrean kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat terutama pada pagi dan sore hari. Oleh sebab itu, penambahan kuota diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan Pertalite di SPBU dan mengurangi beban masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penambahan pasokan perlu disertai pengawasan distribusi. Langkah tersebut penting agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan menjangkau masyarakat yang berhak.
### Dorong Kebijakan Energi Berpijak pada Kebutuhan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Helmi mengapresiasi Forum Energi 2026 sebagai ruang pertemuan pemerintah daerah, regulator, dan pemangku kepentingan sektor energi. Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi untuk mencari solusi atas persoalan energi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan BBM tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Ketersediaan bahan bakar yang memadai dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga, kegiatan usaha, hingga distribusi barang dan jasa.
Helmi juga menyoroti pentingnya memperkuat struktur ekonomi Samarinda agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Pengembangan UMKM dan sektor usaha lainnya perlu didorong sebagai bagian dari upaya memperluas kegiatan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Samarinda ke depan perlu memperkuat sektor usaha mikro dan makro untuk mendorong pengembangan PAD,” tegasnya.
Ia berpandangan bahwa penguatan sektor usaha membutuhkan dukungan infrastruktur dan pasokan energi yang stabil. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi sekaligus mengendalikan biaya operasional.
Helmi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan BBM di Kalimantan Timur, termasuk usulan tambahan kuota Pertalite 510.000 KL untuk 2026. Ia juga mendorong agar Forum Energi menghasilkan rekomendasi konkret terkait kebijakan kuota, pemerataan distribusi, dan penguatan ekonomi daerah penghasil energi.
(adv/gby)
