**Saharakaltim.com, Samarinda –** Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti usulan tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 kiloliter (KL) untuk 2026.
Menurut Helmi, keterbatasan pasokan membuat masyarakat harus mengantre lama untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas harian, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas ketika antrean kendaraan meluas hingga ke badan jalan.
“Antrean terjadi di banyak SPBU. Kami berharap tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 KL untuk 2026 segera direalisasikan agar masyarakat tidak terus dirugikan,” kata Helmi di sela Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Ia menilai kebutuhan BBM di Kaltim perlu mendapat perhatian seiring pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan, dan perkembangan aktivitas ekonomi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Helmi menyebut antrean kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat terutama pada pagi dan sore hari. Oleh sebab itu, penambahan kuota diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan Pertalite di SPBU dan mengurangi beban masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penambahan pasokan perlu disertai pengawasan distribusi. Langkah tersebut penting agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan menjangkau masyarakat yang berhak. (adv/gby)
