**Saharakaltim.com, Samarinda –** Upaya mengurangi risiko banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang yang hingga kini belum dapat dikerjakan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Arie Wibowo mengatakan, pembangunan kolam retensi tersebut direncanakan memiliki cakupan sekitar 100 hektare. Namun, keterbatasan pembiayaan membuat pengerjaan baru dapat dilakukan pada sebagian lahan.
“Kota ini sedang membangun kolam retensi di Pampang. Tapi karena kendala anggaran, dari rencana sekitar 100 hektare, yang bisa dikerjakan baru sebagian saja,” kata Arie, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, persoalan pengendalian banjir tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur di satu wilayah. Kondisi geografis dan aliran air yang dapat melintasi batas administratif membuat koordinasi antara Samarinda dan Kukar menjadi bagian penting dari upaya penanganan.
Namun, hingga saat ini DPRD Samarinda mengaku belum menerima laporan mengenai perkembangan koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pembangunan maupun pengembangan infrastruktur pengendalian banjir.
“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” ujarnya.
Arie memastikan Komisi III tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti pada koordinasi di tingkat teknis. DPRD Samarinda akan mendorong agar komunikasi lintas daerah dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan langkah konkret.
“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan kolam retensi perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas. Selain pembangunan fisik, diperlukan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, hingga pengelolaan infrastruktur agar setiap program yang dijalankan pemerintah dapat saling mendukung.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penanganan secara bersama dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berjalan secara parsial.
Arie berharap koordinasi tersebut dapat segera menghasilkan langkah nyata, sehingga pembangunan kolam retensi Pampang dan infrastruktur pengendalian banjir lainnya dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Samarinda dan sekitarnya. **(adv/gby)**
