**Saharakaltim.com, Samarinda –** Dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk program parkir berlangganan menjadi perhatian di Kota Samarinda. Menanggapi informasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam program itu bersifat sukarela.
Rohim mengatakan, sejak awal program parkir berlangganan tidak dirancang untuk memaksa seluruh ASN menjadi peserta. Pegawai diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Program ini sifatnya pilihan. Jadi ASN tidak diwajibkan untuk mengikutinya dan bisa menentukan sendiri apakah ingin menjadi peserta atau tidak,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).
Ia mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan pemotongan gaji tersebut. Menurutnya, ASN memang termasuk kelompok yang lebih dahulu diperkenalkan dengan program parkir berlangganan, tetapi hal itu tidak berarti seluruh pegawai wajib membayar iuran.
“ASN memang menjadi salah satu yang dikenalkan lebih dulu, tetapi tidak ada keharusan untuk ikut. Yang berminat bisa mendaftar, sementara yang belum ingin ikut juga tidak masalah,” katanya.
Selain menegaskan sifat kepesertaan yang tidak wajib, Rohim meminta Pemkot Samarinda memperkuat sosialisasi mengenai manfaat program. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai layanan yang akan diterima setelah membayar tarif berlangganan.
“Yang perlu dijelaskan bukan cuma berapa yang harus dibayar. Setelah masyarakat membayar, mereka juga harus tahu layanan apa yang akan didapatkan dan pemerintah harus memastikan layanan itu tersedia,” tuturnya.
Menurut Rohim, program pelayanan publik perlu disertai kepastian manfaat dan mekanisme yang transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perbedaan antara sekadar membayar tarif dan memperoleh layanan yang memang dijanjikan pemerintah.
Ia berharap Pemkot Samarinda memberikan informasi yang mudah dipahami, memastikan kepesertaan berlangsung tanpa paksaan, serta menjamin layanan parkir berlangganan dapat dijalankan sesuai ketentuan.
(adv/gby)
