**Saharakaltim.com, Samarinda –** Penataan wajah Kota Samarinda jangan sampai membuat penanganan banjir kehilangan prioritas. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, meminta pemerintah kota memastikan pembangunan estetika seperti taman, trotoar, median jalan, dan lampu hias berjalan seimbang dengan upaya mengatasi genangan yang masih mengganggu masyarakat.
Arie mengatakan, keindahan dan kenyamanan kota memang penting. Namun, kebutuhan dasar warga untuk memperoleh akses jalan yang aman dan lingkungan yang tidak mudah tergenang juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program pembangunan.
“Kota yang indah tentu penting, tetapi jangan sampai penataan wajah kota lebih diutamakan, sementara persoalan banjir yang merendam permukiman warga terabaikan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan pengawasan dan laporan masyarakat yang diterimanya, genangan masih kerap terjadi di sejumlah wilayah saat hujan berintensitas tinggi berlangsung lebih dari satu jam. Beberapa kawasan yang disebut masih terdampak di antaranya Sempaja, Bengkuring, Lempake, Air Hitam, dan Gunung Lingai.
Bagi Arie, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang terintegrasi. Pembangunan drainase di satu titik tidak akan optimal apabila tidak tersambung dengan jaringan saluran lainnya hingga menuju kolam retensi atau badan air.
“Penanganan drainase jangan dilakukan secara parsial. Semua saluran harus terhubung agar air bisa mengalir dengan baik dan tidak kembali menggenangi permukiman,” jelasnya.
**Blueprint Drainase Jadi Sorotan**
Arie mendorong DPUPR Samarinda, terutama Bidang Sumber Daya Air, mengevaluasi dan menyempurnakan blueprint serta master plan drainase kota. Dokumen tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman dalam menentukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir.
Ia menilai, setiap proyek perlu memperhitungkan keterhubungan aliran air dari hulu hingga titik pembuangan akhir. Dengan perencanaan menyeluruh, pembangunan saluran lingkungan, saluran primer dan sekunder, sodetan, serta kolam retensi diharapkan dapat bekerja secara terpadu.
“Jangan sampai kolam retensi sudah dibangun, tetapi saluran menuju ke sana tidak terhubung. Sistemnya harus dirancang menyeluruh dari hulu hingga pembuangan akhir,” tegasnya.
Selain persoalan drainase, Arie menyoroti pentingnya pengawasan tata ruang, penertiban pembangunan di sempadan sungai sesuai ketentuan, serta perlindungan lahan resapan. Ia juga meminta potensi aliran air dari luar Samarinda, termasuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kawasan bekas pertambangan, menjadi bagian dari evaluasi.
Menurutnya, koordinasi lintas daerah diperlukan untuk mengantisipasi aliran air dari kawasan hulu yang dapat menambah beban sistem drainase perkotaan.
**DPRD Siapkan Pembahasan Bersama DPUPR**
Dalam menentukan program pembangunan, Arie meminta Pemkot Samarinda lebih cermat menetapkan prioritas anggaran, khususnya di tengah tekanan fiskal daerah. Infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat perlu diperhitungkan secara serius.
Ia mengakui penanganan banjir di sejumlah lokasi menunjukkan perkembangan selama dua tahun terakhir. Durasi genangan yang sebelumnya dapat berlangsung berhari-hari dilaporkan mulai berkurang di beberapa titik. Namun, capaian tersebut dinilai belum menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap wilayah yang masih terdampak.
“Perkembangan yang sudah dicapai patut diapresiasi, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Penataan kota boleh berjalan, namun penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kota Samarinda, lanjut Arie, dijadwalkan memanggil DPUPR dalam rapat dengar pendapat pada pekan berikutnya. Agenda tersebut akan membahas evaluasi blueprint drainase sekaligus memastikan program pengendalian banjir menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Melalui pembahasan itu, DPRD berharap perencanaan penanganan banjir semakin terarah dan terukur. Penataan kota tetap dapat dilanjutkan, tetapi harus disertai upaya nyata untuk memperbaiki sistem drainase, menjaga tata ruang, dan mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat. (adv/gby)
