Saharakaltim.com, Samarinda – Penyesuaian anggaran tidak menyurutkan perhatian DPRD Kota Samarinda terhadap perbaikan fasilitas pendidikan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan kebutuhan renovasi sekolah tetap menjadi prioritas, meski pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan ketersediaan sumber pembiayaan.
Puji mengatakan, kebutuhan perbaikan ruang belajar masih ditemukan di berbagai wilayah Samarinda. Usulan tersebut tidak hanya berasal dari Pokir DPRD, tetapi juga dihimpun melalui Musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, serta hasil peninjauan langsung anggota DPRD ke lapangan.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” kata Puji, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan perbaikan mencakup ribuan ruang belajar dengan tingkat kerusakan yang beragam. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan tahapan penanganan berdasarkan tingkat urgensi.
Untuk memperluas ruang pembiayaan, DPRD mendorong pemanfaatan berbagai sumber anggaran. Selain APBD Kota Samarinda, perbaikan sekolah dapat didukung melalui bantuan keuangan maupun DAK fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” ujarnya.
Dukungan pemerintah pusat melalui DAK juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Puji menyebut alokasi tersebut tidak hanya menyasar SD dan SMP, tetapi juga fasilitas TK dan PAUD.
Di tingkat daerah, SMP Negeri 24 Samarinda menjadi salah satu sekolah yang telah masuk dalam program perbaikan 2026. Meski anggaran dan pelaksanaan masih dalam proses, DPRD memastikan kebutuhan sekolah tersebut tetap ditempatkan sebagai prioritas.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” tegas Puji.
Program tersebut, lanjutnya, telah memperoleh sinyal positif. Namun, pekerjaan fisik belum dapat dimulai karena proses lelang masih harus dilaksanakan.
“Sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” katanya.
Puji memahami keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh usulan sekaligus. Karena itu, proses penganggaran harus dilakukan dengan seleksi yang ketat agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan kepada sekolah yang paling membutuhkan.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” jelasnya.
Kebutuhan perbaikan sekolah dari Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Palaran dan wilayah lainnya akan terus dihimpun. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan penanganan terlebih dahulu sekaligus membuka peluang pembiayaan melalui sumber anggaran yang berbeda.
Bagi DPRD Samarinda, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan peserta didik dan tenaga pendidik memiliki lingkungan belajar yang aman dan layak.
Karena itu, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas. Sekolah dengan kerusakan paling mendesak diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat, sementara kebutuhan lainnya disiapkan untuk tahapan berikutnya.
DPRD Samarinda pun memastikan keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan sektor pendidikan. Dengan mengombinasikan APBD, Bankeu dan DAK, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pembenahan fasilitas sekolah secara berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga agar proses pembangunan pendidikan di Kota Samarinda tetap berjalan, sekaligus memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat paling besar bagi kebutuhan peserta didik. (adv/gby)
