Saharakaltim.com, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, legislatif meminta pemerintah memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tidak ikut terdampak.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pesan tersebut telah disampaikan DPRD saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum KUA-PPAS 2027 disepakati.
Menurutnya, efisiensi memang diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan memilah belanja berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” tegas Deni.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan anggaran tidak terserap pada kegiatan yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat. Sebaliknya, program yang menyentuh kebutuhan dasar harus memperoleh perhatian dalam penentuan prioritas belanja.
Deni juga menekankan pentingnya prinsip money follows program. Menurutnya, arah penganggaran harus mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD tidak ingin efisiensi membuat aktivitas ekonomi di Kota Samarinda mengalami perlambatan. Menurut Deni, pemerintah harus tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat agar daya beli dan aktivitas usaha tetap bergerak.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” katanya.
Karena itu, selain melakukan efisiensi belanja, Pemkot Samarinda dinilai perlu memperkuat sisi pendapatan. Berbagai potensi PAD harus digali secara optimal, tetapi tetap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Deni menilai penguatan pendapatan daerah akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempertahankan program prioritas. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan meski kemampuan anggaran menghadapi tekanan.
Politisi Fraksi Gerindra tersebut menegaskan DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga menghasilkan program yang memiliki dampak nyata.
“Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Yang penting bagaimana anggaran yang tersedia kita maksimalkan untuk kebutuhan yang paling prioritas,” pungkas Deni. (adv/gby)
