Saharakaltim.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan tenaga pendidik di SDN Loa Kumbar yang berada di tengah keterbatasan jumlah peserta didik. Sekolah tersebut saat ini hanya memiliki tujuh siswa, sementara dua guru tetap ditugaskan untuk memberikan pelayanan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama terkait dukungan terhadap tenaga pendidik yang menjalankan tugas di wilayah dengan karakteristik khusus.
“Di Loa Kumbar sana siswanya hanya tujuh orang, di mana kelas 6 sebanyak empat siswa dan sisanya kelas dua. Untuk gurunya dari sini juga ditugaskan dua orang,” kata Novan, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan jumlah siswa menjadi salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan di Loa Kumbar. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya membuat guru yang bertugas di sana kehilangan hak atas dukungan yang seharusnya mereka terima.
Novan mengungkapkan, guru yang mengajar di SDN Loa Kumbar saat ini tidak mendapatkan tunjangan. Kondisi itu disebut berkaitan dengan jumlah siswa yang sangat sedikit.
“Guru di Loa Kumbar juga tidak mendapatkan tunjangan karena yang diajar hanya tujuh orang, maka ini menjadi sebuah permasalahan,” ujarnya.
Bagi DPRD, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih luas. Penugasan guru di wilayah dengan jumlah penduduk terbatas tetap merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pemerataan layanan pendidikan.
Terlebih, Loa Kumbar memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Berdasarkan data yang disampaikan Novan, wilayah tersebut dihuni sekitar 280 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sekitar 120 KK.
“Jumlah warga di sana 280 jiwa dengan jumlah KK-nya 120-an,” sebutnya.
Novan menilai kondisi demografi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa jumlah peserta didik di sekolah setempat sangat terbatas. Meski demikian, guru tetap harus hadir untuk memastikan anak-anak di kawasan tersebut memperoleh hak pendidikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mencari formula kebijakan yang dapat mengakomodasi sekolah-sekolah dengan kondisi khusus. Kebijakan pendidikan, menurutnya, perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, akses geografis serta kebutuhan masyarakat.
DPRD Samarinda juga berharap persoalan tunjangan guru di Loa Kumbar dapat dievaluasi. Jangan sampai tenaga pendidik yang bersedia menjalankan tugas di wilayah dengan jumlah siswa terbatas justru tidak mendapatkan dukungan yang layak.
Menurut Novan, pemerataan pendidikan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan gedung sekolah maupun penyediaan fasilitas belajar. Ketersediaan dan kesejahteraan guru juga menjadi bagian penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan.
DPRD Samarinda akan mendorong pemerintah daerah agar persoalan tersebut mendapat perhatian dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang tetap menjamin keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan kepastian dukungan bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah seperti Loa Kumbar.
Dengan demikian, keterbatasan jumlah siswa tidak menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan merata. (adv/gby)
