**Saharakaltim.com, Samarinda -** Kebijakan pajak daerah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Lembaga legislatif meminta pemerintah memastikan pemungutan pajak terhadap pelaku usaha dilakukan secara adil, proporsional dan tidak mengabaikan kemampuan masing-masing pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menilai, penerapan pajak tidak cukup hanya berlandaskan persentase pungutan. Pemerintah juga perlu melihat omzet serta kondisi usaha agar kebijakan yang diterapkan tidak membebani pelaku usaha yang sedang berupaya tumbuh.
“Kalau bicara pemungutan pajak 10 persen, harus adil, kalau satu kena, satu tidak, itu tidak adil,” ujar Helmi, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, asas keadilan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keseragaman penerapan aturan juga penting agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda antar pelaku usaha.
Helmi sekaligus mengingatkan bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat harus berbanding lurus dengan pelayanan yang mereka terima. Peningkatan fasilitas publik dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dari keseimbangan antara kewajiban masyarakat dan tanggung jawab pemerintah.
“Dan ini juga harus disertai dengan peningkatan fasilitas yang diberikan juga kepada pelanggan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengungkapkan bahwa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pelaku usaha juga dapat menjadi salah satu sumber kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Ada kontribusinya, menggunakan aset daerah itu ada pembayaran pajaknya,” ungkap Neneng.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Langkah tersebut diperlukan agar optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi dapat dilakukan melalui pengelolaan berbagai potensi secara terukur.
“Ke depannya juga kita formulasikan, lacak mana saja potensi (untuk pendapatan daerah),” demikian Neneng. (adv/gby)
