**Saharakaltim.com, Samarinda –** DPRD Kota Samarinda mulai mempertimbangkan penataan ulang kawasan pergudangan di Jalan Ir. Sutami sebagai salah satu upaya jangka panjang untuk mengatasi persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan berat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan fungsi kawasan dan kemampuan infrastruktur perlu berjalan seimbang. Aktivitas kendaraan berat yang terus berlangsung tanpa dukungan kapasitas jalan yang memadai dinilai berpotensi membuat kerusakan berulang.
“Kalau kawasan itu masih menjadi kawasan pergudangan, sementara kekuatan badan jalannya tidak sesuai, tentu kerusakan akan kembali terjadi,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Deni, persoalan ini perlu dilihat lebih luas daripada sekadar perbaikan badan jalan. Karena itu, Komisi III akan mendorong pembahasan kemungkinan perubahan fungsi atau pemindahan kawasan pergudangan dalam penyusunan RTRW Kota Samarinda.
“Kami akan mengusulkan perubahan itu dalam RTRW. Mudah-mudahan kawasan tersebut bisa diganti atau dipindahkan,” katanya.
Perhatian DPRD juga tertuju pada jalur di kawasan Lok Bahu yang menghubungkan akses menuju Jongkang hingga Tenggarong. Jalan yang relatif kecil sementara masih dilalui kendaraan berukuran besar menjadi salah satu persoalan yang dinilai membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
Deni menyebut Komisi III berencana mengundang Dinas Perhubungan, unsur kepolisian yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan, serta Dinas PUPR untuk membahas pengaturan kendaraan berat dan kondisi infrastruktur.
“Kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas pengaturannya. Jangan sampai jalan rusak dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa solusi perlu mempertimbangkan kebutuhan distribusi barang sekaligus perlindungan infrastruktur jalan. Pembatasan atau pengalihan kendaraan saja, menurutnya, perlu diselaraskan dengan penataan kawasan dan kesiapan jalur alternatif.
Untuk Jalan Ir. Sutami, pembahasan tata ruang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sementara itu, persoalan jalur Lok Bahu akan dibahas melalui koordinasi mengenai pengaturan kendaraan berat dan kondisi jalan.
Deni berharap keterlibatan lintas instansi dapat menghasilkan penanganan yang lebih terarah sehingga aktivitas distribusi tetap berjalan dan masyarakat tidak terus menanggung dampak kerusakan jalan.
“Tentu kita tidak ingin jalan ini rusak sehingga warga yang akhirnya dirugikan,” pungkasnya.
(adv/gby)
