Saharakaltim.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda berharap pelayanan kelistrikan di Kota Tepian segera kembali normal seiring upaya pemerintah pusat mengatasi persoalan pasokan energi nasional. Di tengah kondisi tersebut, PT PLN (Persero) juga didorong untuk memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai jadwal pemadaman listrik agar dampaknya dapat diminimalkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini merupakan dampak dari berkurangnya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas pembangkitan menurun sehingga dilakukan pengaturan beban untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
“Beberapa waktu lalu kita melihat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan batu bara ke PLN tidak mencukupi. Dampaknya sekarang juga dirasakan di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda,” katanya.
Menurutnya, ketika kebutuhan listrik lebih besar dibandingkan daya yang tersedia, penyesuaian kapasitas menjadi langkah yang tidak dapat dihindari agar sistem tetap berjalan dengan aman.
“Ketika penyediaan listrik tidak mencukupi kebutuhan, tentu ada penyesuaian kapasitas yang harus dilakukan. Dari situlah kemudian terjadi pemadaman di berbagai wilayah,” ujarnya.
Rohim menilai penyelesaian persoalan pasokan energi berada pada kewenangan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan PLN. Meski demikian, ia berharap langkah percepatan segera dilakukan agar pasokan listrik kembali stabil sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan normal.
“Kami berharap persoalan pasokan batu bara ini bisa segera ditangani sehingga pelayanan listrik kembali stabil. Kondisi seperti ini tentu berdampak pada produktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara PLN dan masyarakat. Menurutnya, penyampaian jadwal pemadaman secara lebih awal melalui media massa, media sosial, maupun kanal informasi lainnya akan membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam mengatur aktivitas sehari-hari.
“Kalau pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal. Idealnya dua hingga tiga hari sebelumnya sudah diumumkan wilayah yang terdampak, waktu pelaksanaan, serta perkiraan durasinya. Dengan begitu masyarakat dan pelaku UMKM dapat mengatur aktivitas mereka lebih baik,” tutupnya. (adv/gby)
