**Saharakaltim.com, Samarinda –** Keberlanjutan layanan Keluarga Berencana (KB) di Samarinda membutuhkan dukungan pembiayaan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti belum terealisasinya seluruh dana pusat yang mendukung pelaksanaan program tersebut.
Sri Puji menyebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan. Di sisi lain, layanan KB gratis terutama didukung pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan pemerintah daerah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
“Layanan KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Sri Puji, dukungan pendanaan perlu menjadi perhatian karena Dinas P2KB juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan alat kontrasepsi dan akses pelayanan bagi warga. Belum terealisasinya seluruh dana pusat, kata dia, menjadi alasan pentingnya koordinasi agar pelaksanaan program tetap terjaga.
DPRD Samarinda membuka peluang untuk memperjuangkan tambahan dukungan melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Meski demikian, Sri Puji mengingatkan bahwa setiap usulan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“DPRD bisa memperjuangkan tambahan dukungan program KB melalui pokok pikiran, tetapi alokasinya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga harus membiayai berbagai kebutuhan lain, termasuk perbaikan sekolah dan pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, pengalokasian anggaran membutuhkan perencanaan dan penentuan prioritas yang cermat.
Sri Puji turut mendorong optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada. Puskesmas dan posyandu dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan KB, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai fasilitas yang tersedia.
“Puskesmas dan posyandu perlu dimaksimalkan sebagai jalur pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta memanfaatkan fasilitas KB yang tersedia,” tuturnya.
Ia berharap koordinasi pembiayaan antara BKKBN dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, seiring upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan dukungan yang terencana dan pemanfaatan fasilitas kesehatan secara optimal, program KB di Samarinda diharapkan tetap dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
Bagi DPRD, keberlanjutan program tersebut perlu dijaga melalui keseimbangan antara kepastian pendanaan, kualitas pelayanan, dan kemampuan keuangan daerah. **(adv/gby)**
