Saharakaltim.com, Samarinda – Pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah kawasan Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Selain mendorong pemerintah pusat segera memulihkan pasokan energi, DPRD meminta PT PLN (Persero) meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat selama pemadaman masih berlangsung.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, gangguan pasokan listrik yang terjadi saat ini berkaitan dengan kondisi pasokan energi nasional. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
“Beberapa waktu lalu kita melihat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan batu bara ke PLN tidak mencukupi. Dampaknya sekarang juga dirasakan di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda,” kata Rohim, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, ketika pasokan listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan sistem, PLN harus melakukan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan jaringan. Kebijakan tersebut kemudian berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah secara bergiliran.
“Ketika penyediaan listrik tidak mencukupi kebutuhan, tentu ada penyesuaian kapasitas yang harus dilakukan. Dari situlah kemudian terjadi pemadaman di berbagai wilayah,” ujarnya.
Rohim memahami bahwa persoalan tersebut berada pada ranah pemerintah pusat dan PLN. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi bagi pembangkit sehingga kondisi kelistrikan dapat kembali normal.
Namun, ia mengingatkan dampak pemadaman tidak boleh diabaikan. Aktivitas rumah tangga, pelayanan masyarakat, hingga kegiatan ekonomi dapat terganggu apabila pemadaman berlangsung tanpa kepastian waktu.
“Kami berharap persoalan pasokan batu bara ini bisa segera ditangani sehingga pelayanan listrik kembali stabil. Kondisi seperti ini tentu berdampak pada produktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Rohim meminta PLN memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang stabil, tetapi juga kepastian mengenai kapan listrik akan dipadamkan dan kapan kembali menyala.
Informasi mengenai jadwal pemadaman, wilayah yang terdampak, serta perkiraan durasi dinilai harus disampaikan secara lebih awal dan mudah diakses masyarakat.
“Kalau pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal. Idealnya dua hingga tiga hari sebelumnya sudah diumumkan wilayah yang terdampak, waktu pelaksanaan, serta perkiraan durasinya,” tuturnya.
Rohim juga mendorong PLN memaksimalkan berbagai sarana komunikasi, termasuk media sosial, media massa, dan layanan pesan singkat. Dengan informasi yang lebih terstruktur, masyarakat maupun pelaku UMKM dapat mengatur kembali aktivitas mereka.
Menurutnya, transparansi informasi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik, terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi yang berdampak langsung terhadap kegiatan sehari-hari.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dan PLN dapat segera mengatasi persoalan pasokan energi sekaligus memastikan pemadaman tidak berlangsung berkepanjangan. Di sisi lain, PLN diharapkan memberikan informasi yang cepat dan akurat agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian selama kondisi kelistrikan belum sepenuhnya pulih. (adv/gby)
