Saharakaltim.com, Samarinda – Fenomena kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain berpotensi memicu krisis air bersih, kondisi cuaca yang semakin kering juga dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan kondisi debit Sungai Mahakam di wilayah hulu saat ini patut menjadi perhatian. Ia menyebut penyusutan debit sungai sudah terlihat cukup drastis ketika dirinya berada di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Kalau di sini belum terasa ya, kemarin saya juga dari Kutai Barat, Mahakam Ulu sana sudah surut betul,” kata Jasno, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena penurunan debit air di bagian hulu dapat berdampak hingga kawasan hilir, termasuk Samarinda.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah masuknya air laut ke aliran Sungai Mahakam. Ketika debit air sungai semakin rendah, potensi intrusi air asin dapat meningkat dan berpengaruh terhadap kualitas air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan bagi sistem penyediaan air bersih. Jika kadar garam terlalu tinggi, pengolahan air baku dapat mengalami kendala sehingga distribusi kepada masyarakat ikut terdampak.
Karena itu, Jasno meminta masyarakat mulai melakukan persiapan mandiri. Penyediaan tempat penampungan air di rumah dinilai dapat menjadi langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan.
“Harapan kami masyarakat untuk antisipasi dari sekarang sebelum air sungai air asin itu masuk ke wilayah kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Jasno juga meminta Pemkot Samarinda meningkatkan sosialisasi mengenai ancaman kemarau. Informasi mengenai potensi kekeringan, penghematan air, hingga kewaspadaan terhadap titik-titik rawan kebakaran perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat.
“Pemerintah juga harus turun tangan dalam memberikan imbauan ke seluruh lapisan masyarakat terkait dengan ancaman kemarau ini,” tegasnya.
Menurut Jasno, ancaman kemarau tidak berhenti pada persoalan ketersediaan air bersih. Cuaca panas dan minimnya curah hujan juga dapat membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan wilayah rawan kebakaran. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
DPRD Samarinda menilai kesiapsiagaan menjadi kunci menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Pemerintah, masyarakat, serta instansi terkait perlu bergerak lebih awal agar dampak kemarau terhadap kebutuhan air bersih maupun keselamatan lingkungan dapat diminimalkan. (adv/gby)
