**Saharakaltim.com, Samarinda –** Wacana pemekaran wilayah di Kota Samarinda masih membutuhkan kajian menyeluruh. Selain mempertimbangkan kebutuhan penataan administrasi pemerintahan, rencana tersebut juga harus memperhitungkan kemampuan anggaran, kesiapan fasilitas, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan belum dapat memberikan dukungan langsung sebelum hasil analisis kelayakan pemekaran diketahui secara jelas.
Menurutnya, pembentukan wilayah administrasi baru berpotensi menimbulkan kebutuhan pembiayaan tambahan, termasuk penyediaan kantor dan fasilitas pendukung untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” kata Helmi.
Ia menyebut DPRD terbuka terhadap rencana pemekaran selama persyaratan dapat dipenuhi dan pelaksanaannya memiliki dasar kelayakan yang kuat. Meski demikian, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi efisiensi anggaran.
“Kalau bicara urgensi, kita itu nantinya ujung-ujungnya bicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Nah, tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Bagi DPRD, pertimbangan pemekaran tidak berhenti pada penambahan wilayah administrasi. Kesiapan logistik, kebutuhan operasional, serta dampak terhadap pelayanan publik juga perlu diperhitungkan.
Kajian yang matang diharapkan dapat memastikan bahwa pemekaran, apabila dinilai layak untuk dilaksanakan, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.
(adv/gby)
