Saharakaltim.com, Samarinda – Keterbatasan lahan pemakaman umum di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Melalui Panitia Khusus I Bapemperda, legislatif tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum sebagai upaya menghadirkan solusi jangka panjang bagi kebutuhan masyarakat.
Ketua Pansus I Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan regulasi tersebut muncul dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses. Banyak warga mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh lahan pemakaman karena sejumlah TPU milik pemerintah telah mengalami kelebihan kapasitas.
“Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum ini dilatarbelakangi sebenarnya dari masukan masyarakat, dari reses-reses yang kita lakukan, bahwa pemakaman umum di Kota Samarinda ini sudah over,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa mendatang. DPRD ingin memastikan pemerintah daerah memiliki regulasi yang mampu menjadi dasar dalam perencanaan dan penyediaan lahan pemakaman yang memadai.
Samri mengungkapkan bahwa kondisi overkapasitas bahkan telah terjadi di beberapa TPU, salah satunya di kawasan Samarinda Seberang. Keterbatasan ruang membuat proses pemakaman menjadi semakin sulit karena area yang tersedia terus berkurang.
“Saya ambil contoh, pemakaman umum di Samarinda Seberang itu, saya ingat dulu kalau ada orang meninggal, itu dimakamkan dalamnya sekitar 1,5 meter. Sekarang, sampai mentok saja. Kenapa? Karena kalau digali lebih dalam lagi, sudah ada mayat lagi di bawahnya,” jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat yang tidak mendapatkan tempat di TPU pemerintah kerap beralih ke pemakaman swasta. Namun, tingginya biaya pemakaman dinilai menjadi tantangan tersendiri sehingga perlu ada solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Biaya pemakaman yang dikelola oleh swasta kisaran 5 sampai 15 juta satu kaveling,” katanya.
Melalui pembahasan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum, DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih baik sekaligus memastikan tersedianya lahan pemakaman yang layak, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dari sini kemudian kita mendorong pemerintah agar menyiapkan lahan pemakaman yang mudah, murah, dan representatif,” tutup Samri. (adv/gby)
