**Saharakaltim.com, Samarinda –** Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali diproyeksikan menjadi salah satu lokasi penting dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyambut momentum tersebut, DPRD Kota Samarinda mendorong agar masyarakat Kalimantan Timur tidak hanya menjadi penonton, tetapi mendapat kesempatan untuk ikut terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan di IKN.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan upacara 17 Agustus tetap akan dilaksanakan di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian yang diketahuinya mengenai apakah Presiden RI Prabowo Subianto atau Wakil Presiden yang nantinya memimpin upacara di kawasan ibu kota baru tersebut.
“Kalau soal itu saya belum tahu persis. Yang jelas informasinya pelaksanaan 17 Agustus di IKN tetap ada. Di Jakarta juga ada, tetapi apakah yang hadir Presiden atau Wakil Presiden, saya belum mendapat kepastian,” kata Helmi, Selasa (21/7).
Bagi Helmi, pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN seharusnya dapat menjadi momentum yang juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur. Sebagai daerah tempat berdirinya IKN, Kaltim memiliki posisi strategis dalam perjalanan sejarah pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Karena itu, ia berharap pemerintah maupun panitia pelaksana memberikan ruang bagi masyarakat, komunitas, serta unsur pimpinan daerah untuk hadir dan berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan hanya soal kehadiran dalam sebuah seremoni, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap masyarakat daerah yang menjadi bagian dari perjalanan pembangunan IKN.
“Harapan kami, masyarakat Kalimantan Timur bisa dilibatkan. Syukur-syukur komunitas yang ada di Samarinda juga diberi kesempatan hadir atau ikut berpartisipasi. Termasuk unsur pimpinan daerah, sehingga ada rasa bangga karena bisa menjadi bagian dari sejarah di IKN,” ujarnya.
Selain mendorong keterlibatan masyarakat, Helmi juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin langsung upacara HUT Kemerdekaan di IKN. Namun, ia menyadari bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan panitia yang menangani pelaksanaan peringatan kemerdekaan.
“Kita tentu berharap Pak Presiden bisa hadir. Tapi kita juga memahami kesibukan beliau sangat padat. Jadi semuanya kita serahkan kepada panitia yang mempersiapkan pelaksanaan upacara nanti,” pungkas Helmi. **(adv/gby)**
