**Saharakaltim.com, Samarinda –** Transportasi massal menjadi salah satu agenda yang terus didorong untuk memperkuat layanan mobilitas masyarakat Kota Samarinda. Pemerintah kota kini mempersiapkan komunikasi dengan kementerian terkait, dengan harapan program tersebut memperoleh subsidi pemerintah pusat pada 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut persiapan transportasi massal telah memasuki tahap finalisasi. Ia berharap pertemuan Wali Kota Samarinda dengan kementerian dapat segera terlaksana untuk mematangkan rencana pengoperasian layanan tersebut.
“Sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali Kota bisa hadir dan bertemu langsung dengan kementerian untuk bisa mewujudkan transportasi massal Kota Samarinda,” kata Deni.
Menurutnya, keberadaan transportasi massal akan memberikan pilihan perjalanan yang lebih beragam bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, layanan ini diharapkan dapat mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Deni juga menyoroti manfaat transportasi massal terhadap penataan lalu lintas. Penggunaan angkutan umum berpotensi mengurangi tekanan terhadap ruang jalan, termasuk kebutuhan kendaraan untuk berhenti maupun parkir di sepanjang ruas yang padat aktivitas.
Ia menilai kondisi jalan di Samarinda masih memungkinkan untuk mendukung layanan tersebut. Namun, penentuan jenis armada harus mempertimbangkan lebar jalan dan karakteristik rute yang akan dilayani.
“Transportasi massal tidak harus menggunakan armada berukuran besar. Kendaraan bisa disesuaikan dengan kondisi ruas jalan yang dilalui,” demikian pokok pandangan Deni mengenai penyesuaian armada dengan kondisi infrastruktur kota.
Tahapan berikutnya menjadi penting untuk memastikan rancangan layanan, kebutuhan armada, dan dukungan pembiayaan dapat diselaraskan. Apabila dukungan subsidi pemerintah pusat terealisasi, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif transportasi bagi warga Samarinda.
DPRD Samarinda pun mendorong agar persiapan yang telah berjalan ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas pemerintah sehingga rencana transportasi massal dapat bergerak menuju tahap pelaksanaan secara terukur.
(adv/gby)
