Saharakaltim.com, SAMARINDA – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus disiapkan secara matang agar tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga memberikan kepastian dan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan sektor parkir selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, skema parkir berlangganan dinilai dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
“Kalau saya hitung-hitung, semua kendaraan yang terdata di Kota Samarinda itu potensinya bisa sekitar Rp250 miliar. Tidak usah semua, 30 persen atau 50 persen saja sudah besar sekali nilainya,” ungkapnya.
Menurut Iswandi, sistem pembayaran tahunan dapat memberikan kepastian pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun, masyarakat juga harus memperoleh manfaat yang sepadan atas biaya yang dibayarkan melalui peningkatan kualitas pelayanan parkir.
“Kalau memang mau dijalankan, harus ada jaminan pelayanan yang lebih baik. Harus ada nilai tambah yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda meminta pemerintah kota terlebih dahulu menyusun mekanisme yang jelas sebelum kebijakan diterapkan. Informasi mengenai titik parkir yang masuk dalam skema berlangganan, sistem pengawasan, hingga hak dan kewajiban pengguna harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Tentukan dulu, sosialisasikan titik-titik parkirnya di mana, mekanismenya bagaimana. Itu harus jelas dulu,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menilai penting untuk membedakan secara jelas lokasi parkir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan area parkir yang dikelola pihak swasta. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat saat program dijalankan.
“Nanti harus jelas mana yang dikelola pemerintah kota, mana yang on street, mana yang off street. Itu harus terbuka semuanya,” ujarnya.
Aspek keamanan dan kenyamanan pengguna turut menjadi perhatian utama. DPRD berharap penerapan parkir berlangganan dapat diikuti dengan perbaikan tata kelola parkir, termasuk penanganan parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Iswandi mendorong pemerintah melakukan simulasi menyeluruh untuk mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat. Simulasi tersebut penting agar biaya berlangganan yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna dengan berbagai tingkat intensitas penggunaan parkir.
DPRD Samarinda hingga saat ini masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah kota terkait konsep final parkir berlangganan. Dengan persiapan yang matang dan orientasi pelayanan yang kuat, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus menghadirkan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (adv/gby)
